Sejarah Lahirnya Pancasila

Tanggal 1 Juni Hari Kelahiran Pancasila

Pada 8 Maret 1942 penjajahan Belanda berakhir, dan sejak saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Mulai tahun 1944, merupakan masa suram Jepang, yakni tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kemerdekaan kelak pada kemudian hari, hal ini untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu.

Pada 8 September 1944, bendera dan lagu kebangsaan boleh disejajarkan. Pada 1 Maret 1945, Pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi), Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPKI). Karena terus-menerus terdesak maka pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang maka Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura). Dalam maklumat itu, sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Pada 28 Mei 1945, pelantikan oleh Letjen Harada Kumakichi dengan dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua dan 60 anggotanya. BPUPKI melaksanakan sidang dua kali, yaitu sidang pertama pada 29 Mei—1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10—17 Juli 1945.

Dalam sidang BPUPKI pertama, dr. Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan suatu masalah yang khusus akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah calon rumusan dasar Negara yang akan dibentuk, kemudian terpilih pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pemikiran tentang dasar negara yang berisikan lima asas dasar Negara Indonesia, yaitu:

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, beliau juga mengajukan usul secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesi yang juga terdiri atas lima hal, yaitu:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Persatuan Indonesia
Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada 31 Mei 1945, Prof Dr. Soepomo mengemukakan dasar negara:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan Lahir dan Batin
Musyawarah
Keadilan Rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut, Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:

Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Perikemanusiaan)
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan yang Berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut, beliau memberikan usul agar diberi nama Pancasila, yang kemudian usul mengenai nama Pancasila tersebut diterima oleh sidang BPUPKI. Kemudian, Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Trisila”, yaitu:

Sosio nasionalisme
Sosio demokrasi
Ketuhanan

Adapun “Trisila” tersebut dapat diperas lagi menjadi “Ekasila", yaitu Gotong Royong. Rumusan Soekarno tentang Pancasila, kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Panitia Delapan juga menampung usul-usul yang masuk lainnya dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Anggota Panitia Delapan, yaitu:

Ir. Soekarno
Ki Bagus Hadikusumo
K.H. Wachid Hasjim
Mr. Muh. Yamin
M. Sutardjo Kartohadikusumo
Mr. A.A. Maramis
R. Otto Iskandar Dinata
Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta, dan menghasilkan:

Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka
Supaya Hukum Dasar yang akan dirancang diberi Preambule
Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujud suatu Hukum Dasar
Membentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul/Perumus Dasar Negara/Mukadimah Hukum
Dasar. (Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno)

Panitia Sembilan (Dokuritsu Zyunbi Tioosakay) terdiri atas:

Ir. Soekarno
Drs. Muh. Hatta
Mr. A.A. Maramis
K.H. Wachid Hasyim
Abdul Kahar Muzakkir
Abikusno Cokrosuryo
H. Agus Salim
Mr. Ahmad Subardjo
Mr. Muh. Yamin

Kemudian, Panitia Sembilan ini pada tanggal itu juga, 22 Juni 1945, bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10—16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan

rancangan Hukum Dasar. Pada 11 Juli 1945, membentuk tiga Panitia Kecil, yaitu:

Panita Perancang UUD
Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
Panitia Perancang Pembela Tanah Air

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan akan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua.

Pada 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum disahkan, terdapat perubahan dalam UUD 1945, yaitu:

Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan.
Pada pembukaan alinga keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
Pada Pasal 6Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presidan dilakukan secara aklamasi. Atas usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakll presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI.

Menetapkan berdirinya Komite Nasiona! Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat